JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menyesuaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) triwulan IV tahun 2025.
Penyesuaian ini dilakukan khusus di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa penyesuaian diperlukan agar bantuan tetap bisa diterima keluarga penerima manfaat (KPM), meskipun kondisi lapangan tidak ideal.
“Tentu menyesuaikan situasi dan kondisi di daerah bencana, penyaluran dilakukan dengan cara-cara yang memungkinkan,” ujar Saifullah.
Mekanisme Penyaluran Fleksibel
Dalam kondisi darurat, Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur. PT Pos ditugaskan menentukan metode distribusi yang paling efektif, termasuk kemungkinan menyalurkan bantuan langsung di lokasi pengungsian bila diperlukan. Fleksibilitas pola penyaluran dianggap penting mengingat situasi bencana bisa berubah cepat.
“Kami pastikan bantuan tetap tersalurkan. Namun sekali lagi, semuanya sangat bergantung pada situasi dan kondisi,” tegas Saifullah.
Ia menambahkan bahwa penyaluran akan mengikuti rekomendasi pemerintah kabupaten dan kota terdampak, sehingga bantuan dapat sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
Kolaborasi dengan Unsur Pilar Sosial
Penyaluran BLTS dan bansos tidak hanya dilakukan oleh PT Pos, tetapi melibatkan berbagai unsur pilar sosial, seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), pendamping PKH, dan relawan.
Mereka berkoordinasi intensif untuk memastikan distribusi tepat sasaran, khususnya bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
“PT Pos terus konsolidasi, menyalurkan di daerah terdampak dengan bekerja sama pemerintah setempat dan petugas Kemensos di lapangan seperti Tagana,” tambah Saifullah.
Target dan Kuota Penyaluran BLTS
Kemensos mendapat penugasan untuk menyalurkan bansos reguler, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), sembako (BPNT), dan BLTS triwulan IV 2025 dengan total kuota 35.046.783 KPM. Dari jumlah tersebut, tercatat 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM baru berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Para penerima manfaat akan mendapatkan dana stimulan senilai Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta dari pemerintah. Penyaluran tahap pertama telah rampung pada Oktober 2025 dengan menjangkau 15,7 juta KPM.
Tahap kedua pada November menargetkan 11,6 juta KPM, dan tahap ketiga pada Desember menyasar lebih dari delapan juta KPM dari 18,7 juta KPM baru.
Penyaluran di Daerah Terdampak
Sejumlah daerah terdampak bencana mendapatkan perhatian khusus agar bantuan tetap tersalurkan. Penyesuaian teknis, seperti menyalurkan di lokasi pengungsian, menjadi opsi agar KPM tidak kehilangan akses terhadap bantuan. Hal ini menjadi strategi utama di wilayah yang masih terdampak banjir dan tanah longsor.
Kemensos juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar distribusi bansos tetap aman dan tepat sasaran. Dengan begitu, warga yang berada di lokasi sulit sekalipun bisa menerima BLTS dan bansos lainnya.
Dampak Bantuan Terhadap Masyarakat
Penyaluran BLTS dan bansos triwulan IV 2025 bertujuan menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi darurat bencana. Stimulus sosial ini diharapkan membantu keluarga terdampak tetap memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk pangan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya distribusi bantuan yang efektif dan tepat waktu. Arahan ini menjadi landasan Kemensos dalam menyesuaikan metode penyaluran di lapangan. Program ini juga menjadi bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.
Bantuan Sosial Menjadi Prioritas
Penyaluran BLTS dan bansos di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap hadir di tengah masyarakat terdampak bencana. Fleksibilitas dalam mekanisme distribusi, kolaborasi dengan berbagai pilar sosial, serta penyesuaian berdasarkan kondisi lapangan menjadi kunci sukses program ini.
Dengan strategi yang adaptif dan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh KPM menerima bantuan tepat waktu, sehingga mampu meringankan beban keluarga terdampak bencana. Program ini sekaligus menunjukkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial yang nyata di masa darurat.