JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional. 

Langkah ini dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendorong literasi keuangan, memperluas akses layanan keuangan berkualitas, serta meningkatkan perlindungan konsumen. 

Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan finansial rumah tangga sekaligus memperkuat ekosistem keuangan nasional.

BI Dorong Literasi dan Akses Layanan Keuangan

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menekankan bahwa literasi keuangan menjadi fondasi penting untuk memperkuat kesehatan finansial masyarakat. 

“Kami berkomitmen memperluas akses terhadap layanan keuangan berkualitas, sekaligus melindungi konsumen dari risiko finansial,” ujarnya.

Salah satu fokus BI adalah memperkuat ketahanan sektor rumah tangga melalui berbagai kebijakan makroprudensial. Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) diarahkan pada sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Selain itu, pelonggaran rasio loan-to-value (LTV) atau financing-to-value (FTV) diterapkan bagi pembiayaan properti dan kendaraan bermotor. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan formal sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Digitalisasi dan Makroprudensial untuk Ekosistem Sehat

BI juga fokus pada akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk penguatan ekosistem QR Code Indonesian Standard (QRIS). Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat mengakses layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan secara luas. 

Ratu Maxima, Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), memberikan apresiasi atas penerapan QRIS yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Dalam kunjungannya ke Kampung Batik Laweyan di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (25/11), Ratu Maxima menyaksikan penggunaan QRIS dalam transaksi sehari-hari.

Menurutnya, kemudahan akses digital menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesehatan keuangan masyarakat, terutama bagi rumah tangga dengan pendapatan terbatas.

Sinergi Antarotoritas untuk Financial Health

Dalam rangka memperkuat inklusi dan kesehatan finansial, BI bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta otoritas sektor keuangan lainnya. 

Pertemuan Ministerial Group Meeting yang dihadiri Destry Damayanti dan Ratu Maxima menjadi wadah koordinasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan finansial.

Ratu Maxima menekankan perlunya koordinasi antarotoritas, pertukaran data, dan penguatan perlindungan terhadap risiko digital, termasuk penipuan dan scam. 

Ia menyoroti bahwa risiko beban utang rumah tangga masih menjadi tantangan utama yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Perlindungan Konsumen dan Keamanan Transaksi Digital

Salah satu pilar penting dalam agenda BI adalah memperkuat perlindungan konsumen. Dalam era digital, keamanan transaksi menjadi krusial, terutama saat penggunaan sistem pembayaran berbasis QR Code dan aplikasi keuangan digital meningkat pesat. 

BI menekankan perlunya edukasi bagi masyarakat agar mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman.

Destry Damayanti menambahkan, literasi keuangan yang baik dapat mengurangi risiko kerugian akibat kesalahan penggunaan produk keuangan, sekaligus mendorong perilaku finansial sehat. “Masyarakat yang melek finansial mampu mengambil keputusan cerdas terkait utang, tabungan, dan investasi,” ujarnya.

Inklusi Keuangan untuk Semua Lapisan Masyarakat

Agenda inklusi dan kesehatan keuangan BI menekankan akses layanan keuangan tidak hanya untuk kelompok berpendapatan tinggi, tetapi juga masyarakat kelas menengah dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Produk keuangan inklusif, seperti tabungan digital, kredit mikro, dan pembayaran nontunai, menjadi fokus utama.

Ratu Maxima menilai bahwa keterlibatan sektor swasta juga penting. Perusahaan perlu merancang produk dan layanan yang mendukung financial health masyarakat, mulai dari kemudahan akses, transparansi biaya, hingga fitur perlindungan terhadap risiko.

Dampak Positif pada Stabilitas Ekonomi

Peningkatan inklusi keuangan dan kesehatan finansial masyarakat tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Rumah tangga yang sehat secara finansial cenderung lebih produktif, mampu menabung, berinvestasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

BI menegaskan bahwa strategi ini bersifat holistik, mencakup literasi, akses layanan, digitalisasi, makroprudensial, dan perlindungan konsumen. Sinergi antara regulator, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Komitmen BI memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional. Melalui kebijakan makroprudensial, digitalisasi, dan perlindungan konsumen, BI mendorong masyarakat agar lebih melek finansial dan mampu menghadapi tantangan ekonomi. 

Dukungan sektor swasta, koordinasi antarotoritas, dan edukasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan strategi ini.

Ratu Maxima menekankan bahwa kesehatan finansial merupakan isu global, dan upaya Indonesia dalam mengembangkan inklusi serta ekosistem keuangan yang sehat patut diapresiasi. 

Dengan strategi yang terintegrasi, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat keuangan inklusif, aman, dan berkelanjutan.