JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong efisiensi dalam ekosistem perdagangan nasional melalui dua fokus utama: penyederhanaan proses perizinan usaha dan penguatan rantai distribusi barang.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kelancaran arus barang, menekan disparitas harga antarwilayah, serta mendukung kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat.
Penyederhanaan Proses Perizinan Usaha
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menjelaskan bahwa penyederhanaan perizinan usaha menjadi salah satu kunci efisiensi ekonomi nasional.
Integrasi sistem Online Single Submission (OSS), INATRADE, dan Indonesia National Single Window (INSW) menciptakan proses perizinan yang lebih transparan, cepat, dan responsif.
“Saat ini, integrasi sistem OSS, INATRADE, dan INSW menjadi kunci penyederhanaan proses perizinan berusaha yang transparan dan responsif,” ujar Iqbal.
Ia menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Integrasi sistem perizinan memungkinkan pelaku usaha melakukan input data hanya sekali, tanpa harus mengulangi prosedur di setiap instansi terkait.
Selain itu, mekanisme ini juga meminimalkan duplikasi dokumen, mempercepat penerbitan izin, dan meningkatkan transparansi sehingga peluang praktik pungli dapat ditekan.
“Dengan penerapan satu kali input data dan konektivitas antarsistem, proses perizinan dapat berjalan lebih sederhana tanpa duplikasi prosedur,” kata Iqbal. Menurutnya, hal ini menjadi fondasi penting bagi pelaku usaha untuk fokus pada pengembangan usaha dan inovasi.
Penguatan Rantai Distribusi Barang
Selain perizinan, Kemendag fokus pada penguatan distribusi barang melalui program Gerai Maritim. Program ini mendorong kelancaran perdagangan antarpulau dengan memanfaatkan infrastruktur transportasi laut dan udara, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), operator kapal, dan operator pesawat.
Program Gerai Maritim ditujukan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan pokok dari daerah surplus ke daerah defisit, terutama di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan disparitas harga, meningkatkan ketersediaan barang, dan mengoptimalkan kesejahteraan petani serta nelayan.
“Ia menambahkan, kerja sama Kemendag dengan Kemenhub melalui pemanfaatan Tol Laut, Angkutan Barang Perintis, dan Jembatan Udara telah menunjukkan hasil positif,” ujar Iqbal. “Distribusi barang kebutuhan pokok dari wilayah surplus ke wilayah defisit menjadi lebih lancar, sementara disparitas harga barang dapat ditekan.”
Melalui program ini, biaya logistik dapat ditekan, sehingga harga barang di pasar lebih stabil. Selain itu, produk pertanian dan perikanan dapat dijangkau lebih cepat ke konsumen, mengurangi risiko kerusakan atau pembusukan yang sering terjadi akibat distribusi yang lambat.
Manfaat Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen
Integrasi perizinan dan penguatan distribusi barang memberikan manfaat ganda. Bagi pelaku usaha, proses perizinan yang cepat dan transparan memungkinkan mereka fokus pada produksi, pemasaran, dan ekspansi usaha tanpa hambatan administratif.
Bagi masyarakat, distribusi barang yang lancar membantu memastikan ketersediaan produk pokok dan menekan fluktuasi harga antarwilayah.
Langkah ini juga mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dengan kemudahan distribusi dan perizinan, daerah-daerah terpencil dapat memasarkan hasil produksi mereka lebih efektif. Sebagai contoh, petani di daerah luar Jawa dapat mengirim hasil panen ke kota-kota besar tanpa biaya logistik yang tinggi.
Digitalisasi dan Transparansi
Penyederhanaan perizinan juga merupakan bagian dari digitalisasi layanan publik di bidang perdagangan. Sistem digital memungkinkan pelacakan proses izin secara real-time, memudahkan audit internal, dan meningkatkan akuntabilitas instansi terkait.
Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengurangi praktik pungli yang masih ada di beberapa proses birokrasi.
Iqbal menegaskan, digitalisasi bukan hanya soal kemudahan administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan pemerintah bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Dengan layanan yang terintegrasi dan transparan, pelaku usaha dapat merencanakan produksi dan distribusi lebih efektif, sementara pemerintah dapat memantau dan mengendalikan rantai logistik nasional secara lebih akurat.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan. Kemendag bekerja sama dengan Kemenhub, pemerintah daerah, operator logistik, serta pihak swasta untuk memastikan distribusi barang dan perizinan berjalan efektif.
Kerja sama ini mencakup pemanfaatan Tol Laut, Angkutan Barang Perintis, dan Jembatan Udara, yang telah terbukti menurunkan biaya logistik dan memperlancar arus barang.
Tantangan dan Upaya Ke Depan
Meskipun banyak kemajuan, tantangan tetap ada. Implementasi sistem digitalisasi dan penyederhanaan distribusi memerlukan koordinasi yang baik antarinstansi, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Pemerintah terus mengevaluasi efektivitas program, memastikan proses izin dan distribusi dapat berjalan optimal.
Iqbal menekankan, pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif. “Kami berharap penyederhanaan izin usaha dan optimalisasi distribusi barang dapat menumbuhkan ekosistem perdagangan yang efisien, produktif, dan berkeadilan,” ujarnya.
Integrasi sistem perizinan dan penguatan rantai distribusi barang menjadi strategi penting Kemendag untuk memperkuat perdagangan nasional.
Penyederhanaan proses izin usaha meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sementara program Gerai Maritim memastikan distribusi barang kebutuhan pokok dari wilayah surplus ke defisit berjalan lancar.
Dengan upaya ini, pemerintah menargetkan stabilitas harga, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing produk nasional. Digitalisasi perizinan dan penguatan distribusi menjadi fondasi penting bagi terciptanya perdagangan nasional yang efisien, adil, dan berkelanjutan.
