JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat struktur organisasinya dengan pelantikan lebih dari 400 pejabat struktural dan vertikal. 

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai percepatan untuk memastikan koordinasi dan kinerja optimal dari pusat hingga daerah.

Pelantikan berlangsung pada Jumat di Masjid Al Ikhlas, Kemenhaj, Jakarta, dengan format hibrida yang memungkinkan partisipasi pejabat dari berbagai wilayah. Acara ini menegaskan komitmen Kemenhaj dalam menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Percepatan Struktur Organisasi

Dahnil menjelaskan bahwa pelantikan besar-besaran ini adalah langkah akselerasi guna memperkuat struktur organisasi di seluruh tingkat pemerintahan. 

“Ini adalah langkah percepatan atau akselerasi dari kita semuanya, agar kemudian struktur dari Kementerian Haji dan Umrah sampai pada tingkat di bawah, di tingkat wilayah, tingkat kabupaten, dan kota, maupun pada tingkat-tingkat di bawahnya lagi, itu bisa diakselerasi,” ujarnya.

Dengan struktur yang lebih jelas, koordinasi antara pusat dan daerah diharapkan berjalan lebih lancar, meminimalkan hambatan birokrasi, serta mempercepat pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

Makna Simbolik Pelantikan

Pelantikan di masjid bukan sekadar prosedur administratif. Dahnil menekankan bahwa lokasi ini mengandung makna simbolik yang mendalam: para pejabat yang dilantik diharapkan mengutamakan pelayanan bagi tamu-tamu Allah.

“Wajah integritas harus menjadi wajah utama Bapak Ibu di daerah nanti. Jangan sekali-kali mengkhianati amanah yang diberikan,” tegas Dahnil. Integritas, menurutnya, adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas di kementerian yang berada di bawah sorotan publik tinggi.

Nilai Antikorupsi dan Profesionalisme

Selain integritas, Wamenhaj menekankan prinsip antikorupsi, antimanipulasi, dan anti-rente. Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman kerja sehari-hari bagi seluruh pejabat, baik di pusat maupun daerah.

“Di tengah sorotan dan harapan itu, kita harus menjawab dengan kinerja terbaik,” kata Dahnil. Penyelenggaraan haji dan umrah selalu menjadi perhatian masyarakat dan media, sehingga kualitas pelayanan dan tata kelola harus terjaga dengan standar tertinggi.

Koordinasi Pusat dan Daerah

Salah satu tujuan utama pelantikan ini adalah memperjelas rentang komando sehingga koordinasi antara pusat dan daerah lebih efektif. Dengan pejabat yang memiliki otoritas jelas, setiap permasalahan di lapangan dapat ditangani lebih cepat dan tepat.

Dahnil mengajak seluruh pejabat untuk bekerja sebagai satu tim, dari pusat hingga daerah, agar pelayanan haji dan umrah semakin baik dan terstandarisasi. “Oleh sebab itu, mari sama-sama membantu Presiden, membantu Pak Menteri, dan membantu Kementerian Haji dan Umrah ini agar menjadi penyelenggara haji dan pengelolaan haji yang lebih baik,” ujarnya.

Tantangan Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan haji dan umrah merupakan proses yang kompleks dan selalu menjadi sorotan publik. Kemenhaj harus memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari pendaftaran hingga keberangkatan dan kepulangan jamaah, berjalan lancar.

Dengan pejabat struktural dan vertikal yang baru dilantik, diharapkan koordinasi lapangan, pengawasan, dan pelayanan kepada jamaah meningkat. Hal ini juga mendukung implementasi kebijakan terbaru, termasuk terkait visa, kesehatan jamaah, dan layanan keuangan bagi para calon haji.

Dukungan Terhadap Presiden dan Menteri

Pelantikan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap arahan Presiden dan Menteri Haji dan Umrah. Dahnil menekankan bahwa keberhasilan kementerian dalam penyelenggaraan haji dan umrah adalah tanggung jawab bersama.

“Kita harus bergerak cepat, bekerja bersama-sama, dan memastikan setiap langkah pelayanan memberikan manfaat optimal bagi jamaah,” tambahnya. Pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan positif di wilayah masing-masing, sekaligus menjaga amanah yang diberikan pemerintah.

Simbol Profesionalisme dan Amanah

Acara pelantikan di Masjid Al Ikhlas juga menekankan pentingnya etika, profesionalisme, dan tanggung jawab. Lokasi ibadah ini mengingatkan pejabat bahwa tugas mereka adalah melayani umat, menjaga kepercayaan publik, dan mengedepankan nilai-nilai moral dalam setiap kebijakan.

Pelantikan pejabat struktural dan vertikal yang melibatkan lebih dari 400 orang ini mencerminkan upaya serius Kemenhaj untuk memperkuat fondasi organisasi, memastikan setiap wilayah memiliki pemimpin yang kompeten, dan mengantisipasi kebutuhan jamaah haji dan umrah secara lebih efektif.

Pelantikan lebih dari 400 pejabat struktural dan vertikal Kemenhaj menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga daerah.

Dengan integritas, profesionalisme, dan koordinasi yang lebih jelas, Kemenhaj diharapkan mampu memberikan pelayanan haji dan umrah yang optimal, transparan, dan akuntabel.

“Wajah integritas harus menjadi wajah utama Bapak Ibu di daerah nanti. Jangan sekali-kali mengkhianati amanah yang diberikan,” pesan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, menutup amanat pelantikan yang sarat makna simbolik dan strategis.