JAKARTA - Pembangunan tanggul laut di pesisir Jawa Tengah mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa proyek ini tidak semata-mata mengandalkan beton tinggi, melainkan menggunakan pendekatan hybrid yang memadukan tanggul teknis dengan solusi alami seperti mangrove.
Pendekatan Hybrid untuk Infrastruktur Pesisir
Dalam kuliah umum di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, AHY menjelaskan filosofi pembangunan tanggul laut. Menurutnya, tidak semua masalah pesisir harus diatasi dengan beton tinggi yang kaku. Solusi alami, seperti rehabilitasi mangrove, dinilai lebih efisien dan berkelanjutan.
“Tidak semua masalah pesisir harus diselesaikan dengan beton tinggi. Sebagian wilayah bisa memakai solusi alami yang lebih efisien dan berkelanjutan,” kata AHY. Pendekatan hybrid ini diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi wilayah pesisir dari risiko banjir rob dan abrasi.
Semarang dan Demak Jadi Zona Prioritas
Pemerintah menempatkan Semarang dan Demak sebagai fokus utama pembangunan giant seawall. AHY menekankan bahwa wilayah ini mengalami penurunan tanah yang signifikan, mencapai 15-20 sentimeter per tahun, disertai intensitas banjir rob yang semakin tinggi. Kondisi ini menuntut percepatan pembangunan infrastruktur pesisir yang efektif.
“Karena tingkat penurunan tanah mencapai 15-20 sentimeter per tahun dan banjir rob yang semakin intens,” ungkapnya, menegaskan urgensi penanganan kawasan pesisir di Jawa Tengah.
Giant seawall bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari strategi nasional untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh terhadap bencana alam.
Pesisir Indonesia Rentan Terhadap Bencana
AHY menekankan bahwa wilayah pesisir Indonesia berada di “ring of fire”, sehingga risiko bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir rob, dan abrasi, semakin meningkat. Giant seawall, kata AHY, adalah salah satu upaya strategis untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap ancaman tersebut.
“Indonesia berada di ring of fire dan wilayah pesisir kita semakin rentan terhadap banjir rob, abrasi, serta dampak perubahan iklim,” ujarnya. Pembangunan infrastruktur pesisir ini dirancang agar tidak hanya tangguh terhadap bencana, tetapi juga ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan jangka panjang.
Pentingnya Sistem Peringatan Dini
Selain membahas infrastruktur, AHY menyoroti perlunya memperkuat early warning system (EWS) untuk bencana. Ia menanggapi laporan adanya potensi penyalahgunaan alat EWS, di mana sistem peringatan dini hilang atau dicuri, yang sangat disayangkan.
Menurutnya, penegakan hukum harus diterapkan jika terjadi pelanggaran, karena sistem ini vital bagi keselamatan masyarakat.
“Kalau ada pelanggaran hukum, harus diproses hukum. Sistem peringatan dini penting agar masyarakat bisa mengambil langkah penyelamatan secara cepat,” katanya. Dengan EWS yang handal, masyarakat pesisir dapat lebih siap menghadapi bencana dan mengurangi risiko kerugian jiwa maupun harta benda.
Infrastruktur Berorientasi Ketahanan dan Keberlanjutan
AHY menutup kuliah umum dengan menekankan arah pembangunan nasional yang berfokus pada ketahanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Infrastruktur, menurutnya, harus memberikan manfaat jangka panjang, mendukung transisi energi bersih, dan tidak merusak lingkungan.
“Kita ingin membangun tanpa merusak lingkungan, mendorong transisi energi bersih, dan memastikan setiap infrastruktur memberi manfaat jangka panjang,” pungkasnya.
Giant seawall di Semarang dan Demak menjadi contoh konkret penerapan prinsip tersebut, di mana solusi teknis dan alami digabungkan untuk menciptakan proteksi pesisir yang efektif sekaligus ramah lingkungan.
Strategi Nasional untuk Ketahanan Pesisir
Pembangunan giant seawall juga menjadi bagian dari strategi nasional yang lebih luas untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan bencana alam. Dengan integrasi tanggul teknis dan ekosistem alami, pemerintah berharap wilayah pesisir dapat tetap produktif, aman, dan berkelanjutan.
Langkah ini selaras dengan mandat Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan infrastruktur pesisir sebagai prioritas nasional. Giant seawall diharapkan tidak hanya mengurangi dampak banjir rob, tetapi juga menjadi ikon ketahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana.
Dengan penekanan pada pendekatan hybrid, prioritas pembangunan di Semarang dan Demak, serta penguatan early warning system, pemerintah berupaya menghadirkan infrastruktur yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan.
Giant seawall bukan sekadar proyek fisik, melainkan representasi strategi nasional yang menggabungkan inovasi teknis dan pelestarian alam.
AHY menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menjadi prinsip utama, sehingga setiap proyek tidak hanya melindungi masyarakat dari bencana tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan ekonomi lokal.
Melalui kombinasi teknologi, konservasi alam, dan kesiapsiagaan bencana, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pesisirnya secara menyeluruh.
